“If we can save the banks, we can save the people. If we can save billionaires, we can save the planet. And if we can hear rockets, then we must also hear the silence that follows them.”
– Greta Thunberg, dalam aksi solidaritas Palestina, April 2025.
Di tengah bisingnya dunia digital yang menjual ‘kebebasan’ sebagai komoditas bertagar, dan empati sebagai tren algoritma, ada sebuah tempat di bumi yang terus dilukai dengan metode yang sama: direduksi, dibungkam, dan diseragamkan. Tempat itu adalah bumi Palestina.
Dari selebriti aktivis sampai postingan bertagar #SolidarityForHumanism, kita terbiasa menyentuh luka tanpa tangan ini mau terkotori, atau publik menghakimi. Tak ingin benar-benar terlihat karena khawatir banyak mata-mata mengekori. Apalagi jika kita kritis bersuara soal apa yang terjadi di Palestina.
Memang tak banyak yang tahu—lebih-lebih tak banyak juga yang mau tahu—bahwa sejak Oktober 2023, Gaza telah berubah menjadi epitaf hidup bagi apa yang dulu kita sebut “kemanusiaan”. Tapi di balik jumlah korban, di balik reruntuhan bangunan dan angka-angka pengungsi yang merayap naik, ada yang lebih jarang diperhatikan oleh kita semua, yaitu: tubuh perempuan Palestina. Tubuh yang bukan hanya disakiti oleh perang, tetapi juga dilupakan oleh narasi-narasi besar yang sering meminggirkan perempuan, bahkan oleh mereka yang mengaku feminis.
Feminisme, jika ia ingin tetap bernyawa, tak bisa terus-menerus duduk nyaman di seminar dengan ruangan berpendingin udara atau forum multinasional dan hanya membahas ekuitas upah dan perempuan dalam STEM. Feminisme harus siap berdiri di puing-puing tempat para perempuan Gaza melahirkan tanpa listrik, tanpa obat-obatan, tanpa fasilitas medis yang layak, menyusui tanpa makanan, dan bertahan hidup tanpa dunia melihat derita mereka
Dari laporan Al Jazeera, Mei 2025 menyebutkan bahwa lebih dari 70% korban sipil dalam agresi militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023 adalah perempuan dan anak-anak. Data dari UN OCHA (Mei 2025) mencatat: Total korban tewas: lebih dari 37.600 jiwa; jumlah pengungsi internal: 1,9 juta orang (hampir seluruh populasi Gaza); Akses ke air bersih dan sanitasi menurun drastis; 95% sumber air dianggap tidak layak konsumsi; dan sebanyak 57% perempuan usia produktif di Gaza tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dasar, termasuk kebidanan dan kontrasepsi. Ini bukan hanya statistik, ini bukan cuma teori penubuhan, ini adalah hidup kaum perempuan di sana.
Lanjur, laporan UN Women (April 2025) menyatakan bahwa lebih dari 57% perempuan usia produktif di Gaza kehilangan akses pada layanan kesehatan reproduksi. Bayangkan, seorang perempuan hamil menanti kelahiran anaknya di tenda pengungsian, di antara udara panas, trauma, dan todongan drone bersenjata.
Tak ada laktasi eksklusif yang bisa dibanggakan oleh perempuan seperti mereka, tak ada ruangan bersalin steril yang layak, apalagi melahirkan dengan epidural. Bahkan tak ada jaminan kalau anak mereka akan hidup lebih dari seminggu.
Di tengah semua ini, The New York Times (Maret 2025) menyoroti sebuah fenomena yang tak banyak orang tahu: lebih dari 63% ibu menyusui mengalami anemia parah, ini mengakibatkan mereka tidak bisa menghasilkan ASI. Ironisnya, dunia masih memperdebatkan regulasi tentang susu formula ramah lingkungan, sementara perempuan di Gaza bahkan tak bisa memilih antara menyusui atau tidak.
Kita hidup di masa ketika quotes tentang “feminisme” lebih sering muncul dalam bentuk sablonan totebag dan tagar ketimbang perlawanan struktural. Saat aktivisme dikurasi untuk bisa masuk ke festival budaya, atau dikemas agar kompatibel dengan kapitalisme. Tetapi apa yang terjadi jika perempuan tak punya negara, tak punya kebebasan, tak punya air, dan bahkan tak punya tempat untuk melahirkan dengan aman? Apakah mereka tetap bagian dari perjuangan kita?
Bulan April lalu, The Guardian memuat kisah Lina al-Sharif, seorang bidan yang harus menangani persalinan darurat di tenda pengungsian dengan alat seadanya, tanpa cahaya, tanpa penenang, dan di bawah suara drone. Bayi yang dilahirkannya meninggal karena infeksi dalam tiga hari. Tapi Lina harus terus membantu perempuan lain, beliau bekerja seorang diri.
Krisis kemanusiaan di Palestina memang menguji batas empati feminisme global. Di satu sisi, kita bicara tentang hak perempuan atas pendidikan, tubuh, serta kursi kepemimpinan. Di sisi lain, kita bungkam saat perempuan Palestina kehilangan semuanya, tanpa ada kamera yang mengarah pada wajah mereka kecuali saat tragedi telah lewat. Feminisme yang menolak bicara tentang Palestina adalah feminisme yang telah dikalahkan oleh geopolitik dan rasa nyaman.
Tahun ini, kita merayakan Hari Perempuan Internasional dengan parade dan pidato-pidato. Tapi jika tidak ada satu kalimat pun untuk Palestina, maka kita sedang merayakan kekosongan: sebuah gerakan yang kehilangan arah moralnya. Mungkin sudah waktunya kita bertanya kembali: Siapa yang layak kita bela?
Menurut laporan UN Women (2025), perempuan Palestina menghadapi kekerasan dalam tiga bentuk tumpang tindih:
Kekerasan bersenjata langsung – pengeboman, penembakan, penghancuran rumah.
Kekerasan struktural – blokade, embargo, pembatasan gerak, kriminalisasi perempuan hamil di pos pemeriksaan.
Kekerasan berbasis gender dalam pengungsian – meningkatnya kekerasan domestik, pernikahan anak, perdagangan perempuan akibat kerentanan ekonomi.
