Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa kalau hangout sambil ngemil ala bule: seperti croissant, pasta, atau sourdough rasanya lebih keren dan kekinian banget, dibanding dengan mengonsumsi semacam tiwul, papeda, atau singkong rebus yang kesannya kurang gaul atau malah identik sama makanan “orang susah”?
Nah, percaya atau tidak, ini bukan murni soal selera lidah saja. Ada sejarah panjang dan urusan politik yang main di alam bawah sadar kita. Di dunia sosiologi pangan, fenomena ini punya nama yang cukup asing di telinga: gastrokolonialisme. Intinya, ini adalah situasi di mana kita merasa bahwa makanan, gaya diet, dan bahan baku dari negara Barat atau warisan penjajah itu kastanya lebih tinggi, lebih higienis, dan lebih beradab dibanding makanan asli Nusantara.
Makanya, sekarang mulai muncul kesadaran lewat gerakan dekolonisasi makanan. Ini bukan berarti kita harus anti sama pizza atau burger, ya. Gerakan ini lebih dalam dari itu; tujuannya adalah membebaskan isi kepala (dan perut) kita dari standar asing, melawan rasa insecure terhadap hidangan lokal, dan menghidupkan kembali kedaulatan pangan yang benar-benar bersumber dari kekayaan alam kita sendiri.
Kalau kita bedah pakai kacamata teori pascakolonialisme, penjajahan itu nyatanya tidak cuma soal merampas tanah, tapi juga menaklukkan selera. Sejarawan kuliner Indonesia, Fadly Rahman, sering sekali menyoroti hal ini. Di era Hindia Belanda dulu, pemerintah kolonial secara sengaja membikin hierarki sosial lewat makanan. Menu-menu Eropa laiknya roti, keju, mentega, dan daging sapi ditaruh di kasta paling atas—simbol status sosial buat priyayi atau orang Belanda asli.
Sebaliknya, pangan lokal seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian dilabeli sebagai makanan rakyat jelata yang cuma dimakan pas musim paceklik. Parahnya, stigma kelas sosial ini turun-temurun mengakar sampai sekarang, membikin kita secara tidak sadar merasa “naik kelas” kalau makan roti gandum impor ketimbang ngemil ubi rebus dari kebun sendiri. Pandangan ini juga didukung oleh gerakan kedaulatan pangan global, La Via Campesina, yang mengingatkan kita bahwa kolonialisme zaman now itu bentuknya korporasi agribisnis raksasa yang mendikte negara berkembang soal apa yang harus ditanam dan dimakan, dan seringkali mengorbankan gizi dan kelestarian alam demi cuan.
Bukti paling nyata dari suksesnya gastrokolonialisme di Indonesia adalah bagaimana kita kecanduan sama gandum. Secara biologis, gandum itu tanaman subtropis yang tidak bakal bisa ditanam massal dengan cuaca tropis kayak di Indonesia.
Tapi faktanya? Data dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjuk kalau Indonesia itu langganan impor gandum sampai 8 hingga 11 juta ton setiap tahunnya. Kita jadi salah satu importir gandum terbesar di dunia. Gaya hidup sarapan roti tawar atau makan mi instan tiap malam sukses menggeser karbohidrat lokal. Efeknya bahaya untuk ketahanan pangan kita. Sekalinya ada perang di Eropa Timur atau masalah di negara pengekspor gandum, harga makanan di sini langsung goyang karena rantai pasoknya terancam.
Selain masalah gandum, ada juga “kolonialisme jalur lokal” yang terjadi di era Orde Baru lewat kebijakan yang namanya “Berasisasi”. Demi mengejar status swasembada beras dan menggampangkan urusan birokrasi, pemerintah waktu itu memaksakan semua daerah di Indonesia buat menanam dan makan padi. Padahal, secara alam dan budaya, banyak banget saudara kita di daerah lain yang makanan pokoknya bukan nasi. Kebijakan ini membikin ekosistem pangan lokal rusak dan menciptakan sebuah bom stereotip keliru: kalau belum makan nasi beras putih, berarti belum sejahtera.
Terus, praktiknya dekolonisasi makanan tuh seperti apa, sih? Simpelnya, kita mulai angkat lagi pamor pangan endemik dan menjadikan mereka bintang utama di piring kita. Contoh paling epik adalah sagu di wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kita punya lebih dari 5 juta hektar hutan sagu, yang notabene lahan sagu terluas di dunia. Sagu ini tanaman ajaib; dia tumbuh liar di lahan gambut, tidak butuh pupuk kimia, dan ramah banget bagi lingkungan.
Jadi, makan papeda atau kapurung itu sama sekali bukan tanda ketertinggalan zaman. Justru itu adalah bentuk kecerdasan gaya hidup ekologis. Lewat dekolonisasi, kita menolak anggapan bahwa saudara kita di Papua harus menunggu kapal beras dari Jawa atau makan mi instan impor, dan kembali bangga menjadikan sagu sebagai pangan yang berdaulat.
Contoh lain yang tidak kalah keren adalah kebangkitan sorgum di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Sorgum ini biji-bijian yang super tangguh menghadapi kekeringan, jadi cocok sekali sebagai tameng kita menghadapi krisis iklim global yang semakin tidak jelas ini.
Dulu, sorgum sempat dilupakan dan malah dianggap pakan burung karena orang-orang lebih memilih beras atau terigu. Tapi sekarang, banyak kelompok perempuan tani di Flores mulai mengampanyekan dekolonisasi dengan membuat roti, kue, dan makanan sehari-hari memakai sorgum. Selain bebas gluten, nutrisinya juga jauh lebih kece dibanding gandum impor.
Berhenti membully singkong dan umbi-umbian lokal. Olahan seperti tiwul di Jawa dulu identik dengan zaman susah penjajahan Jepang. Mindset ini yang harus dibongkar total. Singkong itu superfood tropis, indeks glikemiknya lebih bagus dari nasi putih dan gampang banget ditanam. Mulai mengangkat lagi pamor tiwul, ganyong, garut, sukun, sampai mengganti mentega impor pakai VCO (minyak kelapa murni) atau gula rafinasi memakai gula aren, adalah cara-cara ciamik untuk melawan standar kuliner penjajah.
Bahkan hidangan sejuta umat seperti tempe pun butuh diselamatkan. Meski tempe itu 100% culture Indonesia, ironisnya BPS mencatat kalau lebih dari 80 persen kedelai nasional kita itu hasil impor, mayoritas dari Amerika Serikat. Dekolonisasi tempe berarti kita harus mulai melirik dan mendukung petani lokal yang menanam kedelai varietas lokal seperti kedelai Grobogan, atau malah berkreasi bikin tempe pakai kacang koro pedang yang lebih gampang hidup di tanah kita.
Pada akhirnya, dekolonisasi makanan itu mengajarkan kita kalau urusan mengunyah dan menelan makanan itu sebenarnya adalah bentuk sikap politik. Memilih makan ubi lokal ketimbang roti gandum impor, atau bangga jajan papeda dan kue-kue tradisional, adalah bentuk perlawanan yang impactful. Lewat pilihan-pilihan kecil di atas piring, kita pelan-pelan memutus rantai ketergantungan impor, membantu petani lokal kita biar makin sejahtera, mengurangi jejak karbon, dan yang paling penting adalah, menyembuhkan mental kita dari rasa inferior di masa lalu. Waktunya kita bangga dengan makan lokal yang kita tanam dari kebun belakang rumah.
