Tahun 2025 lalu, sebuah foto makan malam beberapa pemimpin negara kawasan Nordik sempat jadi viral. Sebuah pemandangan yang mengusik nalar kita ketika melihat foto empat pemimpin negara: Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia, sedang duduk bersama di sebuah meja makan. Pemandangan itu sama sekali jauh dari kemewahan atau table manner ala pemimpin-pemimpin dunia. Dijamu oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, para kepala negara ini tampak mengenakan busana kasual, tengah tersenyum lepas seperti kita-kita yang senang bergosip, dan menyantap hidangan yang sama sekali tak glamor.
Buat kita masyarakat biasa, dan orang-orang di belahan dunia lain, momen ini memang seperti tak lazim. Bagaimana mungkin individu-individu yang memegang kendali atas kebijakan negara dan nasib jutaan rakyatnya tampil biasa-biasa dengan amat kasual. Namun, di balik kesederhanaan foto itu, terdapat akar filosofis kesederhanaan tentang bagaimana kekuasaan dimaknai, dipraktikkan, dan dipertanggungjawabkan di kawasan Skandinavia.
Dalam tradisi politik di banyak negara, termasuk Indonesia, jamuan makan malam para pemimpin sering kali dikonstruksi lewat ritual seremonial. Pengawalan ketat, sirine membelah kemacetan, hingga barisan protokoler rigid buat para pejabat. Jarak memang sengaja dibuat untuk menegaskan hierarki.
Pertemuan para pemimpin Nordik ini seolah membongkar anggapan itu. Minimnya pengawalan dan absennya protokoler yang berlebihan menunjukkan sebuah prinsip, pemimpin negara tidak pernah merasa terancam oleh rakyatnya, dan karenanya tidak perlu membentengi diri berlebihan. Mereka melucuti atribut-atribut feodal, membuktikan kalau efisiensi jauh lebih berharga daripada formalitas yang membuang anggaran.
Politik di Atas Piring: Etika Kesederhanaan
Menu makan malam yang disajikan seadanya, layaknya santapan keluarga, memberikan tamparan keras terhadap tradisi jamuan kenegaraan kita. Di Indonesia, jamuan diplomatik kerap kali menjadi ajang status. Berbagai hidangan bertaraf internasional disajikan tak hanya untuk memanjakan lidah, tetapi juga untuk memamerkan kemegahan dan kehormatan tuan rumah.
Sebaliknya, hidangan sederhana di meja makan Mette Frederiksen mengirimkan pesan bahwa substansi pertemuan terletak pada gagasan yang didiskusikan, bukan pada kemewahan menu di atas piring. Makanan di sana dikembalikan pada fungsi esensialnya. Ini adalah bentuk etika politik, di mana para pemimpin menyadari bahwa setiap sen yang mendanai fasilitas mereka berasal dari pajak rakyat, sehingga tidak pantas dihambur-hamburkan untuk urusan personal.
Cerminan Budaya Egaliter
Apa yang kita saksikan dari para pemimpin Nordik bukan cuma pencitraan, melainkan buah dari sistem dan budaya masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Pejabat publik benar-benar diposisikan sebagai “pelayan”, individu yang diberi mandat untuk mengelola negara, bukan elite yang memiliki privilese di atas hukum dan norma. Mereka hidup membumi dan tanpa jarak kelas yang berjauhan.
Kontras dengan budaya kekuasaan di Indonesia yang sering kali masih terjebak pada sisa-sisa mentalitas feodal, di mana jabatan identik dengan privilese dan penghormatan. Foto viral dari Skandinavia ini pada hakikatnya adalah sebuah cermin buat kita. Ia memaksa kita untuk bertanya, apakah selama ini kita menghormati pemimpin karena kualitas pelayanannya, atau karena kita terbuai oleh ilusi mewah yang mereka ciptakan?
Kekuasaan sejati, sebagaimana ditunjukkan di meja makan sederhana itu, ternyata tidak perlu dipamerkan dengan kemewahan dan full protokoler. Ia cukup duduk santai, berbincang dengan setara, dan bekerja untuk manusia-manusia yang memberi mereka amanat dan kedaulatan. Meja makan, secara historis, adalah medium negosiasi dari skala paling kecil sampai urusan regulasi antar bangsa. Siapa yang berhak duduk jadi head of the table, siapa yang dilayani duluan, sampai seberapa eksotis hidangan yang disajikan, semuanya adalah alat relasi kuasa.
Namun dari foto viral itu kita jadi belajar, bahwa di ruang makan Mette Frederiksen, meja makan mengalami dekonstruksi yang cukup radikal. Ia tidak semata jadi altar ego seseorang yang menguasai rantai pasok masakan, melainkan sebuah uji coba demokrasi yang sesungguhnya. Ketika para kepala negara ini menyantap hidangan tanpa pramusaji yang setiap menit membungkuk hormat, tanpa protokoler, mereka sedang mempraktikkan bentuk penghormatan tertinggi pada kemanusiaan dan aturan meja makan sesungguhnya. Sebuah pengakuan bahwa tidak ada darah yang lebih biru dari yang lain di hadapan jamuan makan malam yang setara.
Lebih jauh lagi, kita perlu menelanjangi ilusi kemewahan ini dengan kacamata keadilan struktural. Kemewahan jamuan kenegaraan, terutama di negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang curam, bukanlah sekadar masalah diplomasi. Ada ketimpangan ketika para elite bersulang merayakan status mereka dengan uang pajak, sementara di lapis akar rumput, masyarakat masih berjuang buat makan di tengah himpitan ekonomi.
Dalam diskursus etika politik, seperti yang sering direfleksikan dalam pemikiran Franz Magnis-Suseno mengenai tanggung jawab moral kekuasaan, sepertinya makan malam para pemimpin Nordik ini bisa jadi antitesis yang menohok. Mereka membuktikan kalau pemegang mandat tidak punya hak moral sedikit pun untuk merampas ruang publik demi merayakan privilesenya.
Kita seperti disadarkan, kalau puncak tertinggi dari kedewasaan peradaban politik ternyata tidak ditandai oleh seberapa megah istana negaranya atau seberapa manner aturan perjamuan para pejabatnya. Puncak peradaban itu justru tercapai ketika mereka yang berada di pucuk struktur kuasa, tapi sanggup kembali jadi manusia biasa saja tanpa merasa diri menjadi “si paling”.
